Manajemen Layanan Sistem Informasi
MAKALAH
TUGAS
Manajemen Layanan Sistem Informasi
OLEH :
PANCA
LARASWATI (15115297)
2KA02
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT.
atas berkat izin dan petunjuk-Nya, Alhamdulillah kami bias menyelesaikan tugas
ini, serta shalawat dan salam kita sertakan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah
membawa umat manusia ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita
rasakan pada saat ini.
Sesuai dengan materi yang diberikan kepada
kami dalam pertemuan, kami bisa berharap bias membantu teman-teman semua dalam
memahami materi ini. Tentunya kami sadari bahwa pembuatan makalah ini masih
banyak kesalahan dalam penulisan, kami hanyalah manusia biasa yang tak luput
dari kesalahan.
Kepada ibu dosen dan juga teman-teman semua
agar dapat memberikan kritik maupun saran dan juga masukan untuk kami, demi
untuk kebaikan makalahi ini kedepannya. Harapan kami semoga kritikan dan
masukan dari ibu dosen dan teman-teman semua bisa bermanfaat bagi kita semua.
Atas kritik dan masukannya, kami ucapkan
terimakasih.
Depok,
03 April 2017
Pendahuluan
Internet
sudah berkembang di segala bidang di dalam kehidupan mulai dari komunikasi ,
transportasi, pendidikan dan bisnis, Hal ini tentu dimanfaatkan oleh beberapa
orang ,kelompok atau organisasi dan pemerintahan sekalipun. Pemerintah mulai
menggunakan kecanggihan yang disajikan oleh pesatnya kemajuan teknologi pada
pemerintahan yang dijalankannya dengan tujuan agar memudahkan masyarakat dalam
mengakses hak yang dimilikinya. Akan tetapi untuk merealisasikan kepemerintahan
berbasis elektronik masyarakat harus mempunyai kemampuan dan imu pengetahuan
tentang teknologi internet agar tidak menjadi gaptek (gagap teknologi).
Aplikasi Internet sudah digunakan untuk
e-commerce dan berkembang kepada pemakaian aplikasi Internet pada lingkungan
pemerintahan yang dikenal dengan e-government. Pemerintah pusat dan pemerintah
daerah berlomba-lomba membuat aplikasi e-government. Pengembangan aplikasi
e-government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan
dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat.
Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa ada
kecenderungan aparat pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan secara
online, karena mereka lebih menyukaimetoda pelayanan tradisional yang berupa
tatap langsung, surat-menyurat atau telepon. Kita harus belajar dari
penyebab-penyebab kegagalan e-government di sejumlah negara yangdisebabkan oleh
beberapa faktor, yaitu: ketidaksiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana
teknologi informasi, serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat
langsung.
I.
Definisi E-Government
E-Government merupakan kependekan dari elektronik
pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online
pemerintah atau pemerintah transformasi. Menurut World Bank (2003), e-government adalah
penggunaan teknologi informasi oleh institusi-institusi pemerintah yang memungkinkan
terjadinya transformasi hubungan dengan warga masyarakat, pelaku bisnis, dan
sesama institusi pemerintah. Pascual
(2003), e-government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi untuk
meningkatkan akses dan pengiriman jasa atau pelayanan government untuk
memberikan manfaat bagi masyarakat, pekerja, dan partner bisnis. Dawes (2002),
e-government merupakan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan
menyediakan jasa atau pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Devadoss
(2002), e-government sebagai
pemanfaatan teknologi informasi seperti internet untuk mendukung, mempermudah,
dan mengotomatisasi transaksi antara pemerintah dengan konstituennya
(masyarakat), dunia usaha, dan pemerintah lainnya. Turban et al.(2002), e-government sebagai penggunaan dari teknologi
informasi secara umum dan e-commerce secara khusus untukn menyediakan kepada
masyarakat (citizens) dan organisasi-organisasi akses yang menyenangkan
terhadap jasa dan informasi pemerintah, menyediakan pengiriman jasa publik
kepada masyarakat, partner bisnis dan pemasoknya dan kepada mereka yang bekerja
di sektor publik.
Tetapi, secara umum E-Government
adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang
berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di
lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi.
II.
Tujuan
E-government
Adapun tujuan dari dibangunnya
E-Government itu adalah pembentukan jaringan dan transaksi layanan public yang
tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau
masyarakat. Secara umum, penerapan e-Government di
berbagai negara yang dikaji mempunyai tujuan sebagai berikut:
Ø Meningkatkan
kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal mempercepat proses dan
mempermudah akses interaksi masyarakat
Ø Meningkatkan
transparansi pemerintahan dengan memperbanyak akses informasi public
Ø Meningkatkan
pertanggungjawaban pemerintah dengan menyediakan lebih banyak pelayanan dan
informasi, serta menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat
Ø Mengurangi waktu,
uang, dan sumber daya lain, baik di sisi pemerintah maupun pihak-pihak yang
terlibat dengan memperpendek proses pemberian layanan.
III.
Karakteristik
E-government
1.
Bentuk layanan secara
elektronis (e-service)
Kontribusi paling nyata dari
teknologi komputer dan komunikasi dalam peran institusi-institusi pemerintah
adalah automasi sistem-sistem dan proses-proses untuk mendukung pelayanan
secara elektronis (e-service). Implementasi e-service, yang dicirikan dengan
penerapan sistem-sistem informasi yang dapat diakses secara jarak jauh,
memberikan dimensi baru terhadap hubungan antara pemerintah dan warga
masyarakat dan pelaku bisnis melalui sistem pelayanan publik yang terintegrasi.
Semua layanan publik didasarkan pada manajemen informasi yang terstruktur,
konsisten, dan efisien.
2.
Paradigma baru dalam
komunikasi dan interaksi
E-government mendorong
munculnya sebuah tatanan baru berbasis digital dengan cirri keterhubungan yang
tinggi (highly interconnected). Penerapan e-government menjadi pernyataan
penerimaan (acceptance) pemerintah dan segenap komponen masyarakat terhadap
paradigm baru tersebut. Bagi semua pihak yang terlibat, komunikasi dan interaksi
sangat diwarnai oleh tuntutan untuk bisa dimana saja (anywhere), kapan saja
(anytime), dan seketika (instantaneous).
3.
Efek internal yaitu
transformasi model pengelolaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
E-service hanya dapat
berjalan dengan baik bila didukung oleh sistemsistem informasi yang handal,
efisien, akurat, dan aman. Pengelolaan sistem informasi secara elektronis
memiliki cara pandang den mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan
pengelolaan secara manual.
4.
Efek lateral yaitu munculnya interaksi
horizontal secara elektronis.
Munculnya e-government akan
merangsang hubungan horizontal antara warga dan pelaku bisnis, sesame pelaku
bisnis, dan sesama institusi pemerintah untuk berkomunikasi dan bertransaksi
secara elektronis pula.
IV.
Aplikasi E-government
Aplikasi dari penggunaan E-Government secara menyeluruh mencakup
pada:
ü Government to Citizens
(Pemerintah ke Masyarakat), Pemerintah membangun dan
menerapkan berbagai aplikasi teknologi informasi untuk memperbaiki hubungan
interaksi dengan masyarakat. Contoh : E-KTP
ü Government to Business
(Pemerintah ke Pelaku Usaha), Contohnya pada
proses perizinan pendirian usaha dan investasi, pengadaan lelang oleh
pemerintah, dan kegiatan lain yang membutuhkan informasi secara online bagi
pelaku usaha.
ü Government to Government
(Pemerintah ke Pemerintah), Memperlancar
kerjasama antar negara dengan dimudahkannya komunikasi, seperti kepentingan
diplomasi, atau berbagai informasi yang dianggap penting oleh negara yang satu
dan lainnya.
ü Government to Employees
(Pemerintah ke Aparatnya), keadaan internal juga
menjadi tempat diterapkannya E-Gov dalam upaya kemudahan informasi atau akses
berbagai tugas/hasil kerja dan lainnya. Contohnya bisa diumpamakan seperti
system KRS online yang diberlakukan di Universitas dimana Rektorat menjadi
Pemerintah dan Dosen serta mahasiswa/i menjadi aparat yang berada dalam suatu
organisasi.
V.
Tahap-Tahap
E-government
Tahap
E-Government menurut Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi
nasional pengembangan, bahwa penerapan E-Government dapat dilaksanakan melalui
tingkatan sebagai berikut :
1)
Tingkat persiapan yang meliputi :
·
Pembuatan situs informasi di setiap lembaga
·
Penyiapan SDM
·
Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan
sarana Multipurpose Community Center, Wernet, dll.
·
Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun
untuk public
2)
Tingkat pematangan yang meliputi :
·
Pembuatan situs informasi publik interaktif
·
Pembuatan antar muka keterhubungan antar lembaga lain.
3)
Tingkat pemantapan yang meliputi :
·
Pembuatan situs transaksi pelayanan publik
·
Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan
lembaga lain.
4)
Tingkat pemanfaatan yang meliputi :
·
Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G
(Government To Government),
·
G2B (Government To Business) dan
·
G2C (Government To Citizen) yang terintegrasi.
VI.
Manfaat
E-government
Fakta bahwa pemerintah perlu menggunakan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) tidak lagi dipertanyakan. ICT diakui
secara global telah mempromosikan pemerintahan yang baik dan bersih. Melihat
dampak implementasi ICT di Badan Pemerintah, berikut manfaatnya ICT OECD yang
diakui:
ü E-Government meningkatkan efisiensi
ICT membantu
meningkatkan efisiensi tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik.
Aplikasi berbasis internet dapat melakukan penghematan pengumpulan dan
transmisi data, serta penyediaan informasi dan komunikasi dengan
pelanggan. Efisiensi yang signifikan di masa mendatang dilakukan melalui proses
berbagi data antara pemerintah.
ü E-Government meningkatkan
layanan
Mengadopsi fokus
pelanggan adalah inti dari agenda reformasi sat ini. Layanan yang berhasil
adalah yang dibangun atas pemahaman kebutuhan pelanggan. Fokus pelanggan
menyiratkan bahwa pengguna tidak perlu memahami struktur dan hubungan
pemerintah untuk berinteraksi dengan pemerintah. Internet dapat membantu
mencapai tujuan ini dengan memunculkan pemerintah sebagai organisasi terpadu
yang memberikan layanan online dengan lancar. Sama dengan semua layanan,
layanan e-government juga harus dikembangkan berdasarkan permintaan dan nilai
pengguna.
ü E-Government membantu mencapai hasil
kebijakan tertentu
ICT dapat
membantu pemangku kepentingan berbagi informasi dan ide, untuk kemudian
berkontribusi dalam menentukan hasil kebijakan. Misalnya, informasi dapat
mendorong penggunaan program pelatihan dan pendidikan serta proses berbagi
informasi antara pemerintah pusatdan daerah untuk memfasilitasi kebijakan
lingkungan. Meskipun demikian, proses berbagi informasi pada individu, akan
memunculkan isu perlindungan privasi, serta kompromi harus dipertimbangkan
secara cermat.
ü E-Government berkontribusi terhadap
tujuan kebijakan ekonomi
E-Government
membantu mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap
pemerintah, serta berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Dampak
spesifik mencakup penurunan pengeluaran pemerintah melalui program yang lebih
efektif, efisiensi serta peningkatan produktivitas bisnis melalui
penyederhanaan administrasi yang dimungkinkan oleh ICT dan peningkatan
informasi pemerintah.
ü E-Government adalah kontributor
reformasi utama
Mayoritas Negara sedang menghadapi isu
modernisasi dan reformasi manajemen publik. Perkembangan saat ini berarti bahwa
proses reformasi harus berkelanjutan. ICT telah mendukung reformasi di banyak
wilayah, misalnya dengan meningkatkan transparansi, memfasilitasi proses
berbagi informasi dan menyoroti inkonsistensi internal.
ü E-Government membantu membangun
kepercayaan antara Pemerintah dan warganya
Membangun
kepercayaan antara pemerintah dan warganya sangat fundamental bagi pemerintahan
yang baik. ICT dapat membantu membangun kepercayaan dengan memungkinkan
keterlibatan warga dalam proses kebijakan, mempromosikan pemerintah yang
terbuka dan bertanggung jawab serta membantu mencegah korupsi. Selain itu, jika
batasan dan tantangan diatasi dengan baik, e-government dapat membantu
memperdengarkan suara rakyat agar diperdebatkan dengan lebih luas. Proses ini
dilakukan dengan memanfaatkan ICT untuk mendorong warga agar dapat memberikan
saran yang membangun mengenai isu publik dan menilai dampak penerapan teknologi
untuk membuka proses kebijakan.
ü E-Government meningkatkan transparansi
dan tanggung jawab
ICT membantu meningkatkan transparansi
dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan informasi untuk dapat
diakses – mempublikasikan debat dan rapat, anggaran dan pengeluaran, hasil dan
alasan pemerintah untuk mengambil suatu keputusan penting, dll.
VII.
Kelebihan dan Kekurangan E-government
Berikut
kelebihan dari E-government:
§ Dapat
membentuk hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk menghadapi perubahan dan
persaingan perdagangan internasional.
§ Dapat
membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas,
cepat, dan terjangkau oleh masyarakat luas.
§ Dapat
membentuk mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta
menyediakan fasilitas dialog publik.
§ Dapat
membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien
memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat.
§ Pemberdayaan
masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh.
§ Adanya
E-Government diharapkan pelaksaan pemerintah akan berjalan lebih efisien karena
koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Adapun
kekurangan dari E-government, sebagai berikut:
§ Kultur
berbagi belum ada
§ Pola
pikir masih sederhana (gagap teknologi)
§ Terbatasnya
jumlah server dan sedikitnya software berlisensi karena mahal
§ Sumber
daya manusia yang handal di bidang TI kurang
§ Belum
terintegrasinya database dan sistem aplikasi secara menyeluruh
§ Infrastruktur
belum memadai
§ Tempat
akses terbatas
VIII.
Permasalahan-Permasalahan yang ada di
E-government
v Terjadinya kesenjangan
digital (digital divide), yaitu kesenjangan dalam masyarakat dalam keempatannya
menggunakan teknologi informasi dan internet.
v Permasalahan yang sering
dibicarakan dalam penggunaan internet adalah keamanannya terutama dalam hal
menyangkut pembayaran secara elektronik.
v Masalah privasi sekarang
banyak diperbincangkan. Dengan tersedianya semua data di web dan dapat diakses
oleh semua orang termasuk data pribadi kita.
IX.
Kesimpulan
E-government
dapat mendukung pembentukan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan jika
didukung dengan infrastruktur, sumber daya dan kemampuan yang memadai. E-government
adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan
pemerintahan dan pihak-pihak lain. Penggunaan E-Government mempunyai empat
tipe relasi yaitu: G2C, G2B, G2G dan G2E. E-Government tidak bisa lepas
dari campur tangan manusia sebagai user. Pengimplementasian E-Government
di Indonesia masih mempunyai banyak hambatan. Pengembangan E-Government dapat
dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu: Persiapan, pematangan,
pemantapan dan pemanfaatan.
DAFTAR
PUSTAKA
http://luhurekaputra76.blogspot.co.id/2017/03/e-goverment-dan-pemanfaatan-internet.html
Dizard, Wilson, Old Media New Media, 1994, Longman Inc, New York
Indrajit, Richardus E., 2002, Electronic Government, Penerbit Andi, Yogyakarta
Sosiawan, Edwi Arief, 2003, Teori Komunikasi Virtual, Jurnal Ilmu Komunikasi, UPNVY
Sosiawan, Edwi Arief, 2003, Penggunaan Ruang Komunikasi Virtual pada Websites Pemerintah Daerah di Wilayah Yogyakarta, Penelitian Semi Que V
Sosiawan, Edwi Arief, 2004, Implementasi E-government Pada pemerintah Daerah di Indonesia, Penelitian Semi Que V
Sosiawan, Edwi Arief, 2005, , Penggunaan isi, bentuk dan desain komunikasi virtual pada websites pemerintah daerah di wilayah Yogyakarta, Penelitian LPPM UPN
Suryadi MT, 2002, TCP/IP dan Internet, Elex Media Computindo, Jak
Dizard, Wilson, Old Media New Media, 1994, Longman Inc, New York
Indrajit, Richardus E., 2002, Electronic Government, Penerbit Andi, Yogyakarta
Sosiawan, Edwi Arief, 2003, Teori Komunikasi Virtual, Jurnal Ilmu Komunikasi, UPNVY
Sosiawan, Edwi Arief, 2003, Penggunaan Ruang Komunikasi Virtual pada Websites Pemerintah Daerah di Wilayah Yogyakarta, Penelitian Semi Que V
Sosiawan, Edwi Arief, 2004, Implementasi E-government Pada pemerintah Daerah di Indonesia, Penelitian Semi Que V
Sosiawan, Edwi Arief, 2005, , Penggunaan isi, bentuk dan desain komunikasi virtual pada websites pemerintah daerah di wilayah Yogyakarta, Penelitian LPPM UPN
Suryadi MT, 2002, TCP/IP dan Internet, Elex Media Computindo, Jak
Komentar
Posting Komentar